Kolom Analisis KR, 18/06/2011 08:12:26

HASIL survei yang dilakukan Indobarometer menunjukkan rezim Orde Baru dianggap lebih baik daripada pemerintahan era reformasi cukup mengejutkan. Polemik hangat pun muncul. Dan terlepas pro-kontra hasil riset tersebut, faktor penentu persepsi masyarakat tentang ‘keberhasilan Orde Baru’ tersebut adalah efisiensi pengelolaan pemerintahan yang dirasakan langsung oleh publik. Memang di samping banyak penilaian negatif, ada pula aspek positif dari Pemerintahan Orba yang represif-otoritarian, * yaitu kecepatan dalam decision making serta soliditas pemerintah serta efisiensi pemerintahan, yang dampaknya langsung bersentuhan dengan publik. Kalahnya pamor pemerintahan sekarang dari rezim Orba, berawal dari aspek keberanian melakukan tindakan. Secara empiris-faktual berdasarkan kebijakan terkini, pemerintah cenderung memilih alternatif untuk tidak melakukan sesuatu (not to act) daripada melakukan sesuatu tindakan (to act). Kebijakan subsidi BBM bagi kendaraan roda empat adalah salah satu contoh. Kendati telah diwacanakan beberapa bulan lalu dan menurut informasi sudah dirapatkan 40 kali, ternyata keputusan belum juga diambil. Sementara harga minyak dunia sudah semakin tinggi, sehingga tak ayal subsidi BBM di APBN pun makin besar. Bahkan Menkeu Agus Martowardoyo pun berteriak agar harga BBM segera dinaikkan untuk menghindari defisit APBN yang kian parah. Contoh lain adalah kebijakan perpanjangan masa jabatan Sultan HB X dan Paku Alam IX sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur DIY selama 2 tahun mendatang, terkait belum rampungnya RUUK DIY. Kebijakan ini dapat dikategorikan sebagai kebijakan untuk tidak melakukan sesuatu, karena cenderung statusquo dan menunda kebijakan yang mestinya segera diputuskan. Komplain publik, dalam bentuk gerakan-gerakan ‘perlawanan’ versi rakyat Yogya tidak diakomodasi secara cepat oleh pemerintah yang akhirnya bisa memunculkan ketidakpastian. Kondisi seperti ini tentunya sangat tidak menguntungkan dalam jangka panjang, karena pemerintah ibaratnya menanam bom waktu yang siap meledak di kemudian hari. Pertanyaannya kemudian, mengapa pemerintah terkesan enggan bertindak cepat. Ada beberapa kendala yang menyebabkan kecenderungan pemerintah untuk melakukan kebijakan untuk tidak melakukan action (not to act policy), yaitu: kendala administratif, kendala politis dan kendala sosiokultural. Kendala administratif berupa keketatan pada dimensi prosedural aturan, yang membelenggu pembuat kebijakan. Ruang untuk melakukan inovasi dan gerak cepat sering terkendala oleh aturan birokratis. Koordinasi internal pemerintah sebagai formulator dan implementor kebijakan masih belum optimal. Sementara kendala politis berupa terbelenggunya decision maker oleh kepentingan politik pihak lain yang berpengaruh. Kegamangan pemerintah untuk menanggung risiko politis dan penurunan citra politis menjelang Pemilu 2014 dalam lingkungan yang sangat turbulen ini. Sedangkan kendala sosiokultural berupa realitas sosial budaya masyarakat kita yang pola memorinya pendek, cenderung permisif. Sehingga isu-isu kebijakan utama belum sempat masuk agenda kebijakan telah hilang seiring dengan muncul atau dimunculkannya isu-isu baru yang lebih bombastis. Masih ada waktu bagi pemerintah untuk mengevaluasi dan meningkatkan kinerjanya. Yang pasti, agar permasalahan yang dihadapi tak berlarut-larut, pemerintah hendaknya melakukan kebijakan-kebijakan yang responsif dan cepat tanggap, sebagaimana dilakukan para bisnisman. Namun orientasinya kepada publik. Memang era saat ini berbeda dengan masa Orba karena prinsip transparansi dan demokratisasi sangat ditekankan. Namun pemerintah mesti mengambil keputusan yang cepat dan mengambil tanggung jawab penuh risiko dari kebijakan yang dibuat. Kalau niatnya baik pasti akan didukung publik. Harapannya adalah hasil survei tahun-tahun mendatang akan menunjukkan popularitas pemerintahan sekarang lebih baik dari Rezim Orba. (Dr. Suranto  adalah Dosen Jurusan Ilmu Pemerintahan, Fisipol UMY)-f