Kolom Analisis KR, 14/07/2011 07:55:46

HASIL survei LSI tentang”Kepuasan Publik atas Kinerja SBY” yang dipublikasikan Juni 2011 menunjukkan popularitas Presiden SBY turun dari 56,7% pada Januari 2011, menjadi 47,2 %. Tingkat popularitas di bawah 50 persen ini merupakan kali pertama kali sejak SBY terpilih dalam periode keduanya. Penurunan signifikan ini tentu berkorelasi dengan beberapa permasalahan bangsa yang tidak tuntas teratasi baik dalam aspek ekonomi, politik, penegakan hukum, hingga keamanan pada periode Januari 2010-Juni 2011. Sebagian besar publik dapat merasakan secara empiris penurunan popularitas Presiden SBY seiring dengan tak tuntasnya beberapa isu kebijakan nasional, seperti RUU Keistimewaan Jogja, Kasus TKI di Arab Saudi, ketidakpastian kebijakan BBM, Kasus Lumpur Sidoarjo, Bank Century dan yang paling aktual Kasus Nazaruddin. Isu-isu tersebut tampaknya menjadi amunisi lawan politik untuk menggoyang popularitasnya. * Bersambung hal 7 kol Secara teoritik, penurunan popularitas pemimpin bisa terjadi karena pada sebagian besar negara baru figur sangat menentukan dalam rekrutmen pemimpin nasional (John H Kessel,1984). Figur SBY yang gagah, tampan dan berwibawa telah menghipnotis pemilih pada Pemilu 2009. Namun pengutamaan figur ini menjadi rentan terhadap penurunan popularitas ketika terjadi penyimpangan tindakan pada figur pemimpin terpilih dari yang dijanjikan saat kampanye. Potret kepemimpinan nasional saat ini dapat dideskripsikan sebagai banyak pertimbangan sehingga terkesan terlambat dalam mengambil keputusan; lebih berorientasi pencitraan sehingga terkesan tak berani mengambil resiko kebijakan yang tak populer, serta kurangnya transparansi kebijakan akibat dominasi kekuatan tertentu dalam koalisi pemerintahan yang signifikan mereduksi kepemimpinan SBY. Memang keberhasilan kepemimpinan organisasi sangat ditentukan oleh gaya kepemimpinan elitenya. Gaya kepemimpinan dapat diartikan sebagai manifestasi tingkah laku seorang pemimpin, yang pada dasarnya merupakan perwujudan dari tiga komponen, yaitu pemimpin, followers dan situasi yang melingkupi proses kepemimpinan tersebut diwujudkan. Terkait dengan gaya kepemimpinan, Shaw (1979) menyatakan ada 4 gaya kepemimpinan yaitu: kepemimpinan otokratis yang berorientasi pada tugas; kepemimpinan yang mendorong atau human relation yang menekankan pada hubungan perorangan; kepemimpinan demokratis yang mendorong peran serta orang lain dan membagi keputusan kepada kelompok, serta kepemimpinan Lassez-faire yang menyerahkan pengambilan keputusan kepada kelompok dan menunjukkan sedikit perhatian terhadap proses kerja. Apabila ditelaah, Kepemimpinan SBY lebih banyak menerapkan gaya kepemimpinan demokratis dan kepemimpinan yang menekankan pada hubungan perorangan. Memang diakui pasca reformasi, SBY sukses dalam melakukan proses demokratisasi yang ditunjukkan dari kebebasan media dan mengemukakan pendapat. Namun dalam konteks pengambilan kebijakan SBY yang sering melakukan banyak pertimbangan, mengikutsertakan semua kelompok dan terkesan sedapat mungkin mengambil kebijakan yang tidak merugikan semua pihak, sehingga terkesan tak efektif dan ragu-ragu. Keputusan untuk menaikkan BBM menjadi salah satu contoh nyata betapa susahnya hal itu dilakukan, sehingga sempat muncul kontroversi isu penggunaan fatwa MUI dalam pengharaman penggunaan premium. Padahal kebijakan ini sangat strategis yang membutuhkan keberanian mengambil keputusan. Mestinya gaya kepemimpinan otokratis dilakukan jika perlu pada kondisi tertentu. Sebenarnya gaya kepemimpinan nasional sebelumnya (SBY-JK) lebih efektif dalam menerapkan sinergi gaya kepemimpinan otokratis-human relatin-demokratis. Posisi Wapres Jusuf Kalla yang dalam banyak hal berani mengambil resiko dan cepat memutuskan cukup banyak menolong kinerja pemerintahan saat itu. Penanggulangan Gempa Jogja, Tsunami Aceh, Resolusi Konflik GAM Aceh, dan pembangunan infrastruktur menjadi tolok ukur prestasi nyata. Sosok pekerja keras yang terbuka, cepat dan berani pasang badan ambil risiko itu yang dibutuhkan saat ini. q-a

Dr. Suranto adalah Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan UMY