OPINI KR,  01/08/2011 08:07:43

Nasib Rancangan Undang-Undang Keistimewaan Yogyakarta masih belum jelas sampai saat ini. Nada-nada pesimistik pun muncul dari beberapa kalangan tentang probabilitas terselesaikannya RUUK tersebut, tepat waktu pada Oktober nanti seiring dengan selesainya masa  jabatan Sultan HB X-Pakualam IX.
Prof Warsito Utomo menyatakan kondisi ini sebagai  masa kritis nasib DIY, mengingat posisi kepemimpinan DIY saat ini secara aturan sudah tak mungkin diperpanjang lagi sebagai pejabat gubernur karena sudah dua kali diperpanjang sehingga sangat mungkin ditunjuk pejabat gubernur dari Kemendagri sembari menunggu gubernur definitif (Analisis KR, 27/07/2011).  Berangkat dari menghangatnya perdebatan tentang RUUK, tulisan ini hendak menganalisis akar permasalahan carut marut  RUUK tersebut.
Secara historis, Daerah Istimewa Yogyakarta adalah wilayah yang sejak awal merdeka yang dengan sukarela menggabungkan diri dengan NKRI pada masa awal kemerdekaannya.  Hal ini bisa terjadi karena  besarnya jiwa nasionalisme Sultan HB IX-Pakualam VIII  untuk tidak mau bekerjasama dengan colonial.  Berbeda dengan Keraton-keraton lainnya, Sultan HB IX yang berpendidikan Belanda tidak  sudi kooperasi dengan Belanda dan bahkan melawannya.
Sikap tegas keberpihakan kepada RI ini  dibuktikan dengan komitmen yang kuat membesarkan ‘bayi’ RI yang sedang kritis saat itu, dengan mengijinkan Yogyakarta sebagai ibukota RI dan selama beberapa  bulan Sultan HB IX secara pribadi menghibahkan hartanya untuk menggaji Pegawai pusat saat itu, serta mengijinkan UGM melaksanakan kegiatan akademiknya di Pagelaran Kraton. (HB IX, 1982).  Keberpihakan kepada Pemerintah RI ini membuahkan hasil yang memang sepantasnya diterima yaitu diberikannya hak pengelolaan pemerintahan di wilayah DIY kepada Sultan HB IX-Pakualam VIII  yang dituangkan dalam bentuk UU No. 3/1950.
Awal kerumitan muncul ketika Sultan HB IX dan Paku Alam VIII wafat, terjadi kekosongan hukum yang ditimbulkan UU No. 5/1974 yang hanya mengatur jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur Propinsi DIY saat dijabat oleh Sultan HB IX dan Sri Paduka PA VIII saja dan tidak mengatur masalah suksesinya.  Atas desakan rakyat, Sultan HB X ditetapkan sebagai Gubernur Daerah Istimewa oleh Pemerintah Pusat untuk masa jabatan 1998-2003 yang terus diperpanjang karena desakan aspirasi masyarakat sembari menunggu peraturan definitif.
Problematika menjadi semakin kompleks seiring dengan diundangkannya UU No 32/2004 tentang Pemerintah Daerah yang mengaburkan posisi DIY. Di satu pihak pasal 226 ayat 2 menegaskan bahwa keistimewaan untuk Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, adalah tetap dengan ketentuan bahwa penyelenggaraan pemerintahan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta didasarkan pada Undang-Undang 22/1999. Namun di lain pihak Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 juga menegaskan bahwa penyelenggaraan pemerintahan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta didasarkan pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang bertolak belakang. Akibatnya terjadi kerancuan implementasi.
Pemerintah bersikeras mendasarkan kebijakannya pada UU 32/2004, sementara Kraton Yogyakarta tetap berpendirian pada pengakuan atas status daerah istimewa yang dimilikinya yang juga diakui oleh UU 32/2004.
Substansi persoalannya, menurut ketentuan UU 32/2004, Kepala daerah dipilih secara langsung oleh rakyat. Tak pelak isupun bergulir mengarah ke  demokratisasi.  Kepemimpinan  Sultan – Pakualam selama ini dipandang tidak demokratis, karena tidak melalui mekanisme pemilihan.  Sempat muncul beberapa konsep untuk mengubah system pemerintahan di DIY, seperti konsep  Sultan sebagai Pararadhya, Sultan sebagai Gubernur Utama. Namun semua konsep yang ditawarkan  Mendagri  mendapat tantangan keras dari rakyat Jogja. Bahkan konsep penetapan demokratis yang diajukan Panja DPR pun tampaknya akan mentok karena belum jelas ide dasarnya.
Berangkat dari gejala ini, mestinya semua pihak menyadari bahwa eksistensi Kraton Yogyakarta yang telah berdiri jauh lebih lama sebelum  berdirinya RI  secara historis kultural telah menciptakan pola hubungan yang unik antara Raja dan Rakyat yang telah teruji oleh waktu. Dengan demikian konsep penetapan Sultanku adalah Gubernurku niscaya merupakan tuntutan final Rakyat Yogya yang berakar dari pola hubungan  historis yang tertanam sejak berdirinya Kraton Yogyakarta pada 1755 M.
Mungkin bagi penganut paham ultra-liberal, paradigma rakyat Yogyakarta itu unik, karena paham ini memandang tak boleh ada privilege spasial kedaerahan bagi terlaksananya sebuah sistem politik Nasional, termasuk rekrutmen kepala daerahnya Namun bagi para penganut paham kultural bisa memandang wajar pilihan rakyat Yogyakarta ini, karena tingginya trust rakyat terhadap Sultan Hamengku Buwono X. Logika seperti inilah yang harus dimengerti oleh Pemerintah dan pihak luar. Seringkali Pemerintah banyak menghabiskan energi dan waktu yang tak perlu.
Sejak era reformasi terlihat adanya pandangan demokrasi yang kebablasan yang ditandai dengan serba pemilihan,yang ternyata sarat permasalahan.  Mekanisme musyawarah untuk mufakat yang  jelas terkandung dalam ideologi’ negara dan konstitusi  telah ditinggalkan  sebagai ekses  citra musyawarah pada masa Orde Baru yang misleading.
Ada dua solusi yang dapat ditempuh Pemerintah saat ini. Pertama, Perlu dilakukan  Judicial Review atas UU32/2004 tentang kedudukan Yogyakarta  sebagai Daerah Istimewa yang memiliki privilege unik tertentu, sehingga bisa diimplementasikan efektif yang tidak bertentangan dengan UU yang lebih tinggi. Namun hal ini membutuhkan proses yang cukup lama. Alternatif kedua bisa jadi paling efektif yaitu Pemerintah  bersedia mengakomodasi konsep penetapan sesuai keinginan mayoritas rakyat Jogja ke dalam RUUK. Ini mungkin solusi paling efektif. Pemerintah Pusat hendaknya ‘ngalah’ untuk menang. Dengan tidak memaksakan konsepnya, Pemerintah akan bisa merebut hati rakyat karena kebijakan yang solutif yang akan  menaikkan citra Pemerintah SBY yang saat ini tengah banyak  mendapatkan ujian. q – x. (3224-2011).
*) Dr Suranto, Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan UMY.