08/09/2011 08:05:16

OPINI KR:

ADA yang menarik dari pernyataan presiden beberapa waktu lalu tentang perilaku menteri-menterinya. Dalam sebuah kesempatan, Presiden SBY mengeluh bahwa banyak arahannya yang tidak ditindaklanjuti oleh para menteri yang notabene pembantunya. Menurut Ketua Unit Kerja Presiden bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4), Kuntoro Mangkusubroto, sejak Januari sampai Juni 2011,”Dari 77 arahan Presiden yang dipantau UKP4 dan berdasarkan laporan tertulis memang tidak mencapai 50%”. Tentu fenomena ini menunjukkan adanya permasalahan dalam manajemen pemerintahan saat ini.
Kapabilitas manajerial seorang Presiden, dalam mengelola pemerintahan tak pelak sangat menentukan efektivitas pemerintahan. Dalam teori manajemen, fungsi manajer meliputi Planning, Organizing, Directing, Staffing, Coordinating, Reporting dan Budgeting (Gullick & Urwick, 1937). Tampak jelas bahwa fungsi mengarahkan (directing) akan menentukan efektivitas fungsi-fungsi manajemen lainnya. Apabila fungsi pengarahan tidak efektif dijalankan Presiden, maka kita bisa tebak bahwa fungsi staffing, koordinasi, pelaporan serta penganggaran juga akan terganggu, yang muara akhirnya terjadi inefektivitas pemerintahan.
Kondisi anomali manajemen pemerintahan ini sungguh unik untuk dicermati, mengingat dalam sistem kabinet presidensial, kedudukan presiden sangat kuat karena menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. Secara akal sehat mestinya para menteri tersebut akan tunduk dan patuh kepada Presiden yang telah mengangkatnya dan berhak memberhentikannya. Kondisi saat ini tentunya sangat kontras apabila dibandingkan dengan tingkat kepatuhan menteri-menteri pada masa era Soeharto, yang sangat efektif mengelola kabinetnya.
Kondisi anomali pengelolaan pemerintahan ini bisa dijelaskan dengan menggunakan teori implementasi kebijakan Edward III (1990) yang meliputi faktor komunikasi, sumber daya manusia, disposisi dan struktur birokrasi.  Dalam aspek komunikasi, pola komunikasi Presiden SBY dapat dikategorikan sebagai ‘lower high context’ yaitu berbicara dalam konteks tinggi yang multi tafsir dan tidak to the point (Lesmana, 1998).  Dengan demikian dalam konteks kejelasan pesan yang disampaikan kepada para menterinya bisa jadi kurang optimal, yang kemudian berimbas pada pemahaman dan penafsiran yang berbeda serta ketaatan untuk melaksanakan arahan tersebut.
Sementara dalam aspek sumber daya, kendati kapabilitas sebagian besar menteri dalam bidangnya cukup memadahi mengingat pola rekrutmen dilakukan sendiri oleh presiden sesuai hak prerogatifnya, namun tak bisa dipungkiri masuknya beberapa menteri ‘titipan’ yang tidak memiliki keahlian dalam bidang yang ditugaskannya, sebagai resultan  adanya campur tangan kekuatan politik lain yang tergabung dalam koalisi pemerintahan yang turut ‘mendikte’ Presiden.
Sedangkan dalam aspek disposisi, para menteri menunjukkan sikap yang beragam, Hal ini bisa dimaklumi mengingat para menteri berasal dari beberapa partai yang tergabung dalam koalisi yang saling menyandera (tidak solid). Dengan demikian pada sebagian menteri dalam kabinet yang berasal tidak separtai dengan Presiden, tentu ada konflik kepentingan  antara kesiapan tunduk dan patuh kepada Presiden yang secara normatif memilihnya dengan sikap komitmen dengan kepentingan partainya yang telah mengusulkannya. Kondisi dilema ini akhirnya menyulitkan menteri untuk bisa mudah menjalankan arahan Presiden yang diberikan karena masih harus dikonsultasikan dengan kepentingan partai yang menjadi kendaraan politiknya.
Akhirnya dalam aspek struktur birokrasi juga menjadi kendala tersendiri kendati tidak bersifat langsung dalam konteks ini.  Sistem pemerintahan  yang berlaku  saat ini sangat mendukung terjadinya  fragmentasi birokrasi dalam bentuk perbedaan orientasi antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah. Dengan pola Pemilukada langsung sangat memungkinkan terpilihnya para Kepala Daerah yang diusung oleh ‘partai oposisi’.  Perbedaan kepentingan ini otomatis juga turut memberi andil terjadinya inefektivitas pemerintahan SBY.
Dengan demikian dapatlah dimaklumi kalau Presiden SBY sering mengeluh dan juga menyalahkan media yang dinilai sering memojokkannya, karena kapabilitas SBY untuk mengelola pemerintahan tampaknya telah direduksikan oleh kondisi eksternal yang sulit dikendalikan.
Namun sebagai presiden yang dipilih langsung oleh lebih dari 60% rakyat, SBY sesungguhnya memiliki posisi kuat untuk bisa bertindak lebih tegas, cepat dan decisive guna mengoptimalkan efektivitas kinerja pemerintahan yang diamanahkannya  sampai 2014. Sebuah ujian bagi SBY yang tidak gampang mengingat pada waktu yang bersamaan harus menyelamatkan  Partai Demokrat dari kekisruhan yang belum juga tuntas. q – s. (3339-2011).
*) Dr Suranto, Ketua Jurusan
Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.