Analisis KR (13/10/2011)

Salah satu berita hangat dan menarik adalah penetapan Ketua KPU Prof. Dr. Abdul Hafidz Anshary sebagai terdakwa baru dalam kasus  pemalsuan surat pemilu 2009 (KR, 11/10).  Terlepas dari benar tidaknya materi substansi yang dituduhkan ,  berita  ini  cukup mengejutkan dan potensial menimbulkan kontroversi.  Pertama, proses penyidikan terhadap Ketua KPU ini  tidak terkait dengan kasus pemalsuan surat Pemilu yang masih menjadi ingatan publik yang melibatkan mantan anggota KPU Andi Nurpati yang sekarang menjadi fungsionaris  Partai Demokrat.   Hafidz Anshary akan disidik terkait dengan sengketa Pemilu Dapil Halmahera Barat, Maluku Utara. Sementara kasus Surat Palsu dalam Pemilu 2009 yang diduga melibatkan Andi Nurpati terkait dengan sengketa kursi Dapil Sulsel .

Kontroversi yang kedua adalah adanya ketidakkompakan antara Polri dan Kejakgung terkait dengan penetapan Ketua KPU ini sebagai tersangka (KR,12/10).  Menurut versi Kejakgung, penetapan status tersangka didasarkan pada bukti dan telah menerima Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) yang ditindaklanjuti dengan penunjukan Jaksa.  Namun menurut versi  Polri, Ketua KPU masih berstatus menjadi saksi, belum terdakwa.  Hal ini menjadi aneh dan patut dipertanyakan. Mengapa perlu pemunculan terdakwa baru? Dan mengapa Ketua KPU yang menjadi sasaran tembak?

Dalam dunia politik, upaya pembelokan opini publik biasa dilakukan untuk menutup kasus-kasus popular yang sulit terpecahkan karena barrier sosiopolitik. Dengan upaya ini diharapkan publik akan “lupa” dengan kasus besar yang saat ini menjadi fokusnya.  Upaya pembelokan opini seringkali efektif mengingat sifat permisif masyarakat Indonesia yang pemaaf dan mudah melupakan.

Selanjutnya, ada empat alasan mengapa posisi Ketua KPU yang menjadi sasaran tembak empuk untuk dijadikan terdakwa kasus Mafia Pemilu. Pertama, posisi Ketua KPU sangat strategis untuk dibidik, mengingat kasus mafia Pemilu yang sedang hangat diperbincangkan dan belum tuntas juga terkait dengan mantan anggota KPU yang merupakan mantan anak buah di KPU.

Kedua, Kelembagaan KPU berdasarkan ajaran organ negara merupakan auxiliary state organ atau lembaga negara penunjang, yaitu sebagai lembaga yang hanya memenuhi dan menjadi pelengkap atas organ negara utama. Implikasinya seolah menjadi lembaga inferior yang kedudukannya di bawah main state organ. Dalam posisi ini, KPU tidak memiliki pelindung yang kuat dari bidikan pihak eksternal atas kinerjanya. Dengan kata lain, KPU sangat mudah untuk dikriminalisasi karena lemahnya posisi lembaga ini yang tanpa ada bemper perlindungan sebagaimana lembaga utama lainnya.

Ketiga, tugas pokok dan fungsi KPU yang meliputi perencanaan, implementasi dan evaluasi penyelenggaraan Pemilu maupun Pemilukada yang sangat beraroma “kekuasaan” yang panas, jelas merupakan tugas yang rentan dituntut dan dibidik oleh pihak-pihak yang kalah atau merasa dirugikan.

Keempat, soliditas internal di antara anggota KPU juga sering menjadi kelemahan. Hal ini sangat mungkin terjadi mengingat latar belakang masing-masing anggota KPU sangat beragam dengan pola pikir yang sangat mungkin juga saling berbeda yang disatukan dalam waktu yang singkat.\

Akhirnya sambil menunggu perkembangan actual kasus tersebut, marilah kita kawal terus penuntasan kasus Surat Palsu dalam Pemilu ini, khususnya kasus terdahulu yang belum tuntas dan jangan sampai dipetieskan dengan munculnya kasus baru yang terkesan tidak nyambung.

*** Penulis adalah Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan UMY