Oleh : Suranto

KR, Edisi 05/03/2012

uploaded 03:00:01

BARU-BARU ini Mendagri, Gamawan Fauzi, menyatakan wacana mekanisme pengisian jabatan Gubernur DIY dalam draft RUUK yang set back ke arah pemilihan melalui DPRD, sebagaimana diwacanakan dalam substansi RUU Pemerintahan Daerah yang baru. Tak pelak nasib RUUK menjadi semakin tidak jelas, entah kapan akan diselesaikan. Sebelumnya Ditjen Otda, pada Desember 2011 mengajukan lima opsi pengisian kepala daerah, yaitu Pertama, jika Sultan Hamengku Buwono (HB) dan Paku Alam (PA) yang bertakhta maju maka kerabat kasultanan dan kerabat Pakualaman tidak boleh maju namun masyarakat umum boleh maju. Opsi kedua menyebutkan jika HB dan PA tidak maju maka kerabat keraton boleh maju namun hanya untuk posisi gubernur. Begitu pun dengan masyarakat umum boleh maju namun hanya untuk gubernur. Sedangkan opsi ketiga adalah jika HB tidak maju maka PA tidak boleh maju. Namun, kerabat kasultanan dan Pakualaman bisa maju sesuai paugeran masing-masing. Masyarakat umum juga boleh maju tapi hanya untuk posisi gubernur. Pilihan keempat, HB dan PA tidak maju maka kerabat kasultanan maju untuk gubernur dan kerabat Pakualaman maju untuk wagub. Terakhir, opsi kelima, HB dan PA tidak maju maka kerabat maju boleh maju untuk posisi gubernur dan wagub. Masyarakat umum juga boleh maju namun untuk posisi gubernur harus mendapat persetujuan HB dan posisi wagub disetujui PA. Tentu opsi ini sangat rumit dan memaksakan kehendak pelaksanaan pemilihan kepala daerah di DIY yang bertolak belakang dengan aspirasi masyarakat yang menghendaki penetapan Tanda tanya pun muncul, mengapa Pemerintah Pusat ‘ngotot’ dan tidak pernah mau mendengar aspirasi warga Yogya dan mengabaikan fakta historis yang menjadi ‘nyawa’ eksistensi Pemerintahan RI sekarang ini? Tulisan ini hendak mengeksplorasi beberapa faktor determinan yang kemungkinan melatarbelakanginya. Dalam konteks hubungan kekuasaan Pusat-Daerah, kekuatan posisi bargaining masing-masing pada saat kebijakan dibuat akan sangat menentukan. Ketika Pemerintah Pusat merasa kuat, maka Daerah bisa ditekan untuk mengikuti kebijakan pusat, dan demikian pula sebaliknya. Dalam dinamika hubungan Pemerintahan, posisi bargaining Pemerintah DIY tampak lemah vis a vis Pusat, meskipun sebenarnya secara faktual historis sangat kuat terkait dengan isu RUUK. Ada beberapa faktor yang dapat diindikasikan menjadi penyebabnya: Pertama, faktor politik transaksional sistemik dalam pengesahan RUU oleh DPR dan Pemerintah. Tak dipungkiri secara faktual pembahasan RUU oleh Pemerintah dan DPR membutuhkan ‘amunisi’ yang tidak sedikit. Hal ini terkait dengan sistem politik yang tidak sehat, yang memungkinkan dan mendorong policy formulator untuk melakukan praktik transaksi terhadap pihak yang berkepentingan menggolkan sebuah RUU. Tak ayal biaya mengubah RUU menjadi UU membutuhkan biaya yang sangat besar. Terkait dengan hal ini, posisi DIY memang kurang menguntungkan, karena keterbatasan sumber daya. Berbeda dengan Aceh dan Papua yang cukup menggiurkan bagi elite politik di ibukota. Kedua, faktor kepentingan sesaat para elite politik di Jakarta yang menghendaki mudahnya akses melakukan ‘eksploitasi’ terhadap kekayaan DIY yang terpendam, seperti Tanah SG yang cukup luas yang tak bisa diakses langsung Pemerintah Pusat, potensi pasir besi, serta akses perizinan investasi yang harus melalui birokrasi Pemerintah DIY (baca: Sultan HB dan PA) yang tidak segampang jika dilakukan di Provinsi lain. Ketiga, faktor kepentingan kapitalisme internasional. Tak disangkal lagi, Pemerintah Indonesia telah disandera oleh mafia kapitalisme lembaga donor internasional yang telah menggelontorkan utang, sehingga Pemerintah bisa didikte sesuai kepentingan ekonomi-politik lembaga donor tersebut. Wilayah DIY selama ini adalah wilayah yang relatif sulit ditembus karena posisi kuat Gubernur dan Wagub yang susah dikooptasi. Oleh sebab itu, masuk akal apabila lembaga donor internasional bisa mengagendakan menembus wilayah DIY dengan merombak sistem kepemimpinan di wilayah ini melalui mekanisme pemilihan yang akan melemahkan posisi Sultan HB dan Pakualam yang secara historis telah kuat berakar. Akhirnya, kita berharap semoga Pemerintah bisa berpikir jernih dalam mengambil kebijakan, tidak terperosok oleh kepentingan sesaat yang akan menghancurkan tata pemerintahan yang kondusif. Semestinya Pemerintah concern dan menghormati fakta historis dan etika pemerintahan serta analisis kepentingan bangsa yang lebih luas dan skop jangka panjang dengan perspektif kepentingan nasional dan bukan sebagai antek kapitalisme asing yang berupaya menggerogoti bangsa ini. Demokrasi bukan hanya pemilihan, namun bisa juga model musyawarah yang terutama kesejahteraan masyarakatlah yang utama. Apalah artinya kepala daerah dipilih jika masyarakatnya sengsara. Semoga. q – s. (232-2012). *) Dr Suranto, Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan dan Dosen Magister Ilmu Pemerintahan UMY.