ANALISIS : Tantangan KPU Baru

  Artikel/Opini/Analisis   March 31, 2012
ANALISIS : Tantangan KPU Baru ===> Oleh : DR Suranto
Harian KR, 31/03/2012 02:00:00KPU dan Bawaslu periode 2012-2017 telah terbentuk 7  anggota definitif KPU dan 5 anggota Bawaslu. Komposisinya sangat menjanjikan, karena terdiri dari person yang cukup kapabel dan berpengalaman. Ada anggota yang berasal dari unsur akademisi dan pegiat pemilu yang tak perlu diragukan kepakarannya, serta ada pula unsur penyelenggara Pemilu Daerah yang telah cukup teruji kinerjanya.
Terlepas dari sorotan kelemahan terkait tidak tercapainya kuota 30% perempuan dan dominannya unsur KPU Daerah dalam formasi KPU Baru, pemilihan anggota KPU saat ini cukup menjanjikan untuk menghadapi penyelenggaraan Pemilu 2014 yang diprediksikan sangat panas.
Tak pelak, tantangan bagi penyelenggara KPU baru sangatlah besar: pertama, KPU harus mampu menjadi wasit yang adil dalam mengelola kompetisi antar parpol yang bertensi tinggi. Kedua, KPU harus bisa memformulasikan dan mengimplementasikan kebijakan secara cermat dan patuh hukum dalam rentang waktu yang sangat terbatas. RUU Pemilu sebagai dasar hukum penyelenggaraan Pemilu belum juga selesai, sementara tahapan Pemilu sudah harus berjalan pertengahan tahun ini.  Ketiga, KPU harus mampu meyakinkan DPR dan masyarakat bahwa Penyelenggara Pemilu yang baru memiliki performance  lebih baik dari KPU periode sebelumnya, yang dinilai karut marut terutama dalam kasus DPT.
Ketiga tantangan berat tersebut optimis dapat diatasi dengan baik oleh KPU Baru  apabila beberapa persyaratan berikut terpenuhi, yaitu: Pertama, Komposisi keanggotaan KPU baru idealnya terdiri dari anggota-anggota yang bersifat solid-komplementer, artinya ketujuh  anggota mestinya solid dan saling melengkapi sebagai sebuah tim. Ada anggota yang pakar dan handal dalam aspek teori dan praktik bidang politik dan pemerintahan terkait dengan penyelenggaraan Pemilu dan dimensi teknisnya.
Selanjutnya juga harus ada anggota yang mestinya  sangat paham dalam bidang hukum dan legislasi yang dalam KPU sebelumnya tak terwakili sehingga bidang legislasi dan penegakan hukum KPU kurang optimal. Serta pula harus ada anggota KPU yang expert dalam aspek pengadaan dan distribusi logistik yang sangat krusial dan rawan penyelewengan.
Kedua, Anggota KPU hendaknya mampu berkomunikasi efektif baik dengan Pemerintah, Peserta Pemilu, Penyelenggara Pemilu lainnya serta dengan masyarakat pemilih.  Keberhasilan penyelenggaraan pemilu salah satunya ditentukan oleh faktor komunikasi ini. Ketiga, KPU harus dipimpin oleh figur yang  memiliki jiwa kepemimpinan tegas, cepat dan cerdas dalam mengambil keputusan serta mampu mengayomi penyelenggara Pemilu lainnya.  Keempat, anggota KPU mestinya memiliki kepribadian untuk mampu bekerja sama dalam sebuah tim.  Dalam banyak kasus, kinerja KPU tidak optimal karena ketidaksolidan antar anggota komisioner maupun antara komisioner dengan sekretariat KPU. Ketidaksolidan KPU ini sangat mungkin terjadi mengingat  para anggota KPU baru merupakan pribadi-pribadi yang berasal dari background yang beragam yang disatukan oleh mekanisme seleksi yang sangat bersifat politis.
Akhirnya kita berharap semoga figur yang terpilih merupakan orang-orang yang benar-benar pilihan, handal, kapabel serta memiliki integritas tinggi. Kriteria terakhir inilah yang menjadi syarat mutlak keberhasilan kinerja KPU mendatang. Ketidakindependenan anggota KPU akan membawa ketidakpercayaan masyarakat atas kredibilitas KPU yang terpuruk pada periode sebelumnya. Godaan terkait dengan integritas ini memang sangat besar, mengingat realitas politik dalam seleksi KPU yang ditentukan oleh Komisi II DPR RI sangat membuka peluang terjadinya transaksi haram antara calon anggota KPU dengan Parpol di DPR.  Sempat muncul kabar di media massa beberapa waktu lalu adanya indikasi beberapa calon KPU dan Bawaslu yang menghubungi dan melobby baik anggota Timsel maupun beberapa anggota Komisi II DPR yang akan menjadi penentu akhir (KR, 8/3).
Transaksi politik semacam itu sangat mungkin bisa terjadi, mengingat Parpol sebagai peserta Pemilu ingin mendapatkan akses informasi dan kebijakan yang menguntungkannya. Sementara calon anggota KPU yang pragmatis akan mendapatkan ‘kendaraan’ untuk mulus terpilih sebagai komisioner definitif. Bisa ditebak tentunya ketidakindependenan KPU terhadap Parpol sebagai peserta Pemilu akan terulang lagi yang dapat diindikasikan dari komisioner yang loncat pagar menjadi anggota Parpol pemenang Pemilu. Kalau hal ini terjadi, maka yang dirugikan adalah masyarakat secara luas serta pembangunan demokrasi yang tengah berjalan.
(Penulis Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan UMY dan Dosen Magister Ilmu Pemerintahan UMY.)-o
Tags: