Oleh: Dr. Suranto

Analisis KR, 03/05/2012.

UU Pemilu yang baru secara substansial sudah rampung dibahas dan disepakati melalui mekanisme lobby dan voting  di DPR dan kini tinggal menunggu waktu pengesahan dari  eksekutif.  Hiruk-pikuk perdebatan bermuara pada tiga isu utama yaitu; Pertama, sistem pemilu disepakati menggunakan sistem proporsional terbuka yang konsekuensinya akan memunculkan persaingan keras tidak hanya antar parpol namun juga antar calon dalam internal parpol. Fakta Pemilu 2009 menunjukkan bahwa sistem berdasarkan suara terbanyak ini  cukup memakan biaya tinggi, dan menempatkan parpol dalam posisi yang lemah terhadap calon legislatif.

Kedua, jumlah kursi per dapil yang diperebutkan dalam Pemilu disepakati pada kisaran 3-10 untuk DPR dan antara 3-12 untuk DPRD Propinsi dan DPRD Kabupaten, yang  disintesiskan dengan mekanisme kuota murni berdasarkan Bilangan Pembagi Pemilih (BPP) adalah sama persis dengan ketentuan UU Pemilu sebelumnya.  Mudah diprediksikan bahwa ketentuan ini akan menghasilkan konfigurasi kekuatan politik yang terdispersi dan  tidak akan menghasilkan komposisi parpol yang sederhana.  Legislatif akan terisi oleh anggota-anggota yang berasal dari banyak partai, sehingga ide penyederhanaan partai untuk mendukung efektivitas pemerintahan masih sulit tercapai.

Ketiga,  Parliamentary Threshold (ambang batas parlemen) disepakati sebesar 3,5% yang berlaku secara nasional. Poin ini merupakan ketentuan baru, yang didasarkan pada pertimbangan untuk menihilkan fenomena “partai-partai yatim piatu” (memiliki wakil di DPRD, namun tidak memiliki kursi di DPR) pada hasil Pemilu 2009.   Memang dari aspek penyederhanaan partai, ketentuan ini akan efektif memangkas kuantitas partai peserta pemilu. Namun dalam konteks realitas politik di Indonesia yang sangat majemuk, dikhawatirkan munculnya problema baru yaitu isu representativitas dan isu suara hangus karena pemberlakukan ambang batas tersebut.  Hal ini sangat mungkin terjadi karena ada beberapa partai-partai kecil yang basis massanya  besar dan populer namun hanya di beberapa daerah saja, sementara secara nasional perolehan suaranya tidak melampaui ambang batas.  Konsekuensinya jelas, perolehan suara mereka akan “ditelan” oleh partai-partai besar.

Apabila dicermati, terlihat bahwa yang menjadi materi perdebatan antar fraksi selama berbulan-bulan yang mewarnai proses perumusan UU tersebut berkutat pada isu seputar nasib partai politik dan masa depan wakil rakyat, bukan pada kepedulian terhadap nasib rakyat dan pengembangan demokrasi.

Terlepas dari isu-isu populer di atas, tampaknya substansi teknis penyelenggaraan Pemilu juga belum dibahas secara cermat dalam UU Pemilu baru ini. Apabila tidak ada upaya pencermatan dan sinkronisasi sejak awal dikhawatirkan akan mempersulit para penyelenggara Pemilu nantinya. Ada beberapa kelemahan terkait teknis penyelenggaraan Pemilu yang luput dari pembahasan selama ini, yaitu: Pertama, tidak sinkronnya antara UU Pemilu baru dengan UU 15/2011 terkait Penyelenggara Pemilu.  Dalam UU Pemilu ditetapkan bahwa tahapan verifikasi calon peserta pemilu (Parpol dan Anggota DPD) harus sudah diselesaikan paling lambat H-15 bulan (pasal 16 ayat 2).  Selanjutnya, Pemutakhiran Data Pemilih oleh KPU yang dibantu oleh PPK, PPS dan Pantarlih  harus sudah selesai H-10 bulan (pasal 34 ayat 2 dan 3).  Namun pembentukan PPK, PPS dan Pantarlih yang akan melakukan verifikasi calon peserta DPD serta pemutakhiran data pemilih berdasarkan UU 15/2011 baru  dilakukan pada H-6 bulan.  Demikian pula halnya dengan pembentukan Panwaslu tingkat Propinsi dan Kabupaten/Kota yang akan menjadi mitra kerja KPU juga baru dibentuk lebih lambat daripada tahapan Pemilu.  Dengan demikian, ada kendala implementasi tahapan yang krusial yang harus dihadapi penyelenggara pemilu baru.

Kedua, guna memberi jaring pengaman terkait dengan terulangnya kisruh penyusunan Daftar Pemilih Tetap, UU Pemilu baru memberikan kesempatan pada individu pemilih yang tidak terdaftar pada daftar pemilih tetap dan daftar pemilih tambahan untuk menggunakan hak suara dengan menunjukkan KTP atau paspor  1 jam sebelum pelaksanaan (pasal 150). Ketentuan ini bisa menjadi bumerang apabila tidak diantisipasi dengan baik, mengingat Petugas Pantarlih yang melakukan pendataan pemilih akan bersikap “nggampangke” dalam mendata pemilih di wilayahnya, karena jika ada pemilih tercecer akan teratasi dengan mekanisme tersebut. Bisa dibayangkan betapa ruwetnya penyelenggaraan Pemilu pada hari-H apabila yang tercecer mencapai jumlah ribuan orang?

Ketiga, ketimpangan aturan mengenai sanksi antara penyelenggara Pemilu dengan partai politik peserta pemilu. Mayoritas sanksi yang diatur dalam UU Pemilu baru ini dikenakan kepada penyelenggara Pemilu. Sementara sanksi bagi partai politik peserta pemilu tidak jelas, misalnya ketentuan tentang keterwakilan perempuan minimal 30% dalam pencalonan. Tak ada satu pun pasal yang tegas memberi sanksi bagi parpol yang tak memenuhi ketentuan.

Terakhir, ketentuan teknis pemberian suara berdasarkan UU yang baru adalah dengan cara mencoblos, tidak lagi mencontreng.  Perubahan sistem penandaan ini diprediksikan  memang  mempermudah proses pemberian suara. Persoalannya adalah bagaimana upaya KPU mencari legitimasi yang cantik untuk menutup malu terkait dengan sosialisasi pencontrengan pada Pemilu 2009 yang diklaim sebagai teknis penandaan yang maju dan intelek. Teknis pencoblosan yang konon sudah banyak ditinggalkan  dalam pelaksanaan pemilu di sebagian besar negara di dunia. Itulah beberapa pekerjaan rumah yang mesti harus segera diantisipasi oleh KPU baru.

Dr. Suranto adalah Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan UMY, Dosen Magister Ilmu Pemerintahan UMY