Oleh: Dr. Suranto ====>Analisis KR, 23 Juni 2012. 07.30

Baru-baru ini The Fund for Peace, Lembaga nirlaba yang berpusat di Wahington DC, merilis hasil riset yang cukup mengejutkan,  yang menempatkan  posisi  Indonesia naik peringkat dari posisi 64 pada tahun lalu ke urutan 63 dari 178 negara dalam Indeks Negara gagal (Failed States Index).  Tak pelak berita ini memunculkan polemik, karena di satu sisi ada organisasi sosial politik yang menjustifikasi hasil riset tersebut.  Namun di sisi lain,  Pemerintah dengan tegas membantah temuan riset tersebut.  Menko Polhukam menyatakan bahwa kinerja ekonomi Indonesia bisa tumbuh dengan 6,5 persen dan cadangan devisa yang dimiliki lebih dari 115 miliar dollar AS tahun lalu. Sementara pembangunan demokrasi kita juga cukup baik.  Hanya saja Menkopolkam  mengakui secara sosial harus diperbaiki, yaitu persoalan demografi yang berpengaruh terhadap kerusakan lingkungan, konflik antar kelompok yang terus dibiarkan, dan kesenjangan antara yang kaya dan yang miskin.  Tulisan ini mencoba untuk menganalisis secara kritis penggunaan indikator negara gagal oleh lembaga internasional tersebut.

Penelitian tentang Failed States Index oleh the Fund for Peace dan Majalah Foreign Policy ini sebenarnya telah berlangsung sejak tahun 2005.  Adapun indikator yang digunakan untuk menentukan kegagalan suatu negara bangsa dilihat dari tiga hal, yaitu: Pertama, indikator Sosial yang meliputi : Tekanan Demografis,  Pergerakan besar besaran Pengungsi, Warisan Dendam dan keluhan Kelompok tertentu, Pelarian warga negara yang kronis dan berkelanjutan. Kedua, Indikator  Ekonomi yang diukur dari Pembangunan Ekonomi yang tidak merata ke segala lini, Penurunan Ekonomi yang tajam. Serta Ketiga, indicator politik yang diukur dari tolok ukur Kriminalisasi dan  delegitimasi negara, Penurunan Pelayanan Publik yang berkelanjutan, Pelanggaran HAM yang luas, Aparatur Keamanan sebagai “Negara dalam Negara”, Kemunculan Elit Faksional, dan   Intervensi Negara atau Faktor Eksternal.  Berdasarkan penilaian indikator-indikator tersebut akan menghasilkan nilai indeks, yang selanjutnya diklasifikasikan ke dalam empat tingkatan dimulai dari tingkat yang paling mengkhawatirkan sebagai berikut: Alert (in danger), Warning, Moderate, dan Sustainable.

Sebenarnya secara metodologis tidak ada yang salah dalam penentuan indikator tersebut, namun harus disadari bahwa tak ada riset yang bebas nilai dalam konteks penelitian sosial.  Apalagi penelitian ini dilakukan oleh lembaga internasional yang bermarkas di Amerika Serikat, mudahlah ditebak bahwa ada nuansa nilai-nilai kepentingan Negara maju kental mewarnai hasil riset tersebut. Dalam konteks konstelasi hubungan antar bangsa terkini, Negara-negara maju sangat berkepentingan untuk melanggengkan kekuatan subordinasinya atas Negara-negara sedang berkembang dalam bentuk neo imperialism yang menguntungkannya.

Paling tidak ada empat agenda besar yang senantiasa diterapkan Negara maju kepada Negara sedang berkembang termasuk Indonesia, yaitu:  Pertama, menguasai negara-negara pemilik sumber daya alam besar dengan pelbagai skenario.   Kedua, meruntuhkan rejim otoriter di sejumlah negara sedang berkembang seperti Libya, Mesir,  Irak dan kini Suriah.  Bagi negara maju, eksistensi Rejim otoriter yang menunjukkan adanya pemimpin yang kuat yang tak mau diatur, senantiasa menjadi kendala yang menghambat penguasaan mereka atas negara tersebut, yang biasanya kaya sumberdaya alam, sehingga harus diruntuhkan. Ketiga, memunculkan isu kerusakan lingkungan kepada negara dunia ketiga.  Padahal kerusakan lingkungan dilakukan oleh negara-negara maju di belahan utara sejak dilakukannya industrialisasi. Hutan-hutan di Eropa dan AS sudah lama berkurang, sehingga harapan mereka untuk keselamatan lingkungan adalah bertumpu pada negara-negara pemilik hutan tropis seperti Indonesia dan Brazil. Oleh sebab itu mereka sangat concern untuk “menjaga” kelestarian lingkungan hutan ini dengan memaksa pemilik hutan melindungi hutannya, karena efek  iklim akan melanda negara maju di belahan utara terlebih dahulu. Padahal, bila ditelusuri, efek penggunaan rumah kaca di Negara-negara maju juga ikut mempengaruhi kerusakan lingkungan. Keempat, memaksakan implementasi prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pemerintahan.  Negara-negara maju memiliki kepentingan atas jaminan investasi mereka di negara sedang berkembang. Dengan adanya penerapan transparansi dan akuntabilitas maka mereka mudah mengontrol arus investasi yang ditanam serta mencegah dikorupnya oleh  segelintir elit yang memegang kekuasaan.

Apabila dicermati ke-12 tolok ukur yang dikembangkan the Fund for Peace sangat diwarnai oleh empat agenda besar negara maju tersebut.  Sebagai contoh, indikator intervensi negara, yang memandang  negara  gagal, apabila negara banyak melakukan intervensi pada kehidupan  warga negara. Memang isu campur tangan negara sebaiknya diminimalisasi seolah-olah ideal, namun sebenarnya ada agenda lain dari negara maju untuk memperlemah posisi negara bangsa, sehingga akan mudah disubordinasi. Indikator peluang munculnya pemimpin kuat yang anti asing juga dipersempit melalui pencantuman  isu pelanggaran HAM sebagai salah satu indikator utama.

Dengan demikian indikator yang digunakan the Fund for Peace jelas mencerminkan kepentingan negara Barat dalam melanggengkan dominasinya atas Negara berkembang itu.  Demikian pula hasil riset yang menempatkan Indonesia dalam posisi negara gagal itu juga berdasarkan perspektif negara maju yang menginginkan statusquo Indonesia sebagai Negara gagal.

Sebenarnya kita bisa mengembangkan instrumen evaluasi yang lebih cantik untuk menilai apakah negara telah  gagal atau tidak. Kita tidak perlu menggunakan kacamata asing untuk menilainya. Kita bisa mengembangkan alat evaluasi sendiri berdasarkan  pengembangan indikator berdasarkan tujuan pendirian Negara RI yang disusun para founding fathers  kita, yaitu:  Pertama, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia;  Apakah sudah optimal pemerintah dalam melindungi nasib para TKI dan nasib kelompok marjinal?  Apakah Pemerintah  optimal  menjamin keutuhan negeri kita dari intervensi asing? Apakah Negara sudah cukup member ruang bagi warganegara untuk mengartikulasikan hak-hak publiknya?

Kedua, memajukan kesejahteraan umum; Pertanyaannya apakah Pemerintah telah mampu menyediakan pelayanan dasar yang memuaskan bagi warga negaranya. Apakah Pemerintah telah mampu mengurangi angka pengangguran dan kemiskinan? Atau mengurangi kesenjangan ekonomi antara warga negaranya? Dan sebagainya.

Ketiga, tujuan mencerdaskan kehidupan bangsa, bisa dibreakdown dalam tolok ukur kuantitas dan kualitas pelayanan dasar bidang pendidikan yang telah dicapai pemerintah, tingkat  Angka Partisipasi Murni dalam pendidikan, Indeks Pembangunan Manusia dan Indeks Pembangunan maupun Pemberdayaan Gender.

Keempat, tujuan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, bisa dibreakdown ke dalam tolok ukur peran serta Indonesia dalam menjaga perdamaian dan kerjasama luar negeri yang saling menguntungkan dan fair baik di lingkup regional ASEAN maupun internasional.

Dengan menggunakan instrumen tersebut tampaknya akan lebih fair untuk  penentuan gagal atau tidaknya negeri ini.  Namun ada syarat utama yang harus dipenuhi, yaitu adanya goodwill dari Pemerintah untuk melakukan evaluasi yang jujur dan obyektif.  Saatnya kita bercermin, apakah  Indonesia termasuk kategori negara gagal atau tidak?

 

Dr. Suranto, Dosen Magister Ilmu Pemerintahan UMY,  Peneliti pada Jusuf Kalla School of Government UMY