Oleh: Dr. Suranto

Analisis KR (11 Juli 2012)====> Pembahasan RUUK DIY tampaknya sebentar lagi akan tuntas seiring dengan telah dicapainya  kesepakatan antara Pemerintah dengan DPR atas subtansi krusial  terkait  mekanisme pemilihan Kepala Daerah yang selama 9 tahun tak pernah terselesaikan.  Apalagi Sultan HB X juga sudah menyambut baik adanya kesepakatan dalam RUUK yang tinggal menunggu sinkronisasi dan pengesahan tersebut. Tentunya ini salah satu prestasi Pemerintahan SBY yang bisa diapresiasi di tengah permasalahan bangsa yang masih menumpuk. Terlepas dari hal itu, tulisan ini hendak menganalisis latar belakang cepat berubahnya sikap Pemerintah yang selama ini terkesan “memaksakan” mekanisme pemilihan  yang secara mendadak menyetujui untuk mendukung mekanisme penetapan dalam proses rekrutmen Gubernur dan Wakil Gubernur DIY, serta prospek implementasinya di masa mendatang.

RUUK DIY sebenarnya telah digulirkan sejak 9 tahun lalu  yang bertujuan sebagai dasar hokum positif penetapan status DIY sebagai daerah istimewa yang telah diperjuangkan oleh Sultan HB IX-Paku Alam VIII.  Pembahasan berlangsung memakan waktu lama karena terkait tarik ulur kepentingan pelbagai pihak.

Secara historis tak ada yang bisa menyangkal bahwa DIY adalah wilayah yang dengan sukarela menggabungkan diri dengan NKRI pada masa awal kemerdekaannya.  Hal ini bisa terjadi karena  besarnya jiwa nasionalisme Sultan HB IX-Pakualam VIII  untuk tidak mau berkooperasi dengan Pemerintah Kolonial.  Berbeda dengan Keraton-keraton lainnya, Sultan HB IX yang berpendidikan Belanda tidak  sudi kooperasi dengan Belanda dan bahkan melawannya. Sikap tegas keberpihakan kepada RI ini  dibuktikan dengan komitmen yang kuat membesarkan ‘bayi’ RI yang sedang kritis saat itu, dengan mengijinkan Yogyakarta sebagai ibukota RI dan selama beberapa  bulan Sultan HB IX secara pribadi menghibahkan hartanya untuk menggaji Pegawai pusat saat itu, serta mengijinkan UGM melaksanakan kegiatan akademiknya di Pagelaran Kraton.  Keberpihakan kedua tokoh ini kepada Pemerintah RI ini selanjutnya membuahkan hasil yang berupa  diberikannya hak pengelolaan pemerintahan wilayah DIY kepada Sultan HB IX-Pakualam VIII  yang dituangkan UU No. 3/1950.

Awal kerumitan muncul ketika Sultan HB IX dan Paku Alam VIII wafat, sehingga terjadi kekosongan hukum yang ditimbulkan karena UU No. 5/1974 hanya mengatur jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur Propinsi DIY saat dijabat oleh Sultan HB IX dan Sri Paduka PA VIII saja dan tidak mengatur mekanisme suksesinya.  Atas desakan rakyat, Sultan HB X ditetapkan sebagai Gubernur Daerah Istimewa oleh Pemerintah Pusat untuk masa jabatan 1998-2003 yang terus diperpanjang karena desakan aspirasi masyarakat sembari menunggu peraturan perundangan definitif.  Problematika menjadi semakin kompleks seiring dengan diundangkannya UU No 32/2004 tentang Pemerintah Daerah yang mengaburkan posisi DIY. Di satu pihak pasal 226 ayat 2 menegaskan bahwa keistimewaan untuk Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, adalah tetap dengan ketentuan bahwa penyelenggaraan pemerintahan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta didasarkan pada Undang-Undang 22/1999. Namun di lain pihak Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 juga menegaskan bahwa penyelenggaraan pemerintahan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta didasarkan pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang bertolak belakang. Akibatnya terjadi kerancuan implementasi.
Pemerintah bersikeras mendasarkan kebijakannya pada UU 32/2004, sementara Kraton Yogyakarta tetap berpendirian pada pengakuan atas status daerah istimewa yang dimilikinya yang juga diakui oleh UU 32/2004. Substansi persoalannya, menurut ketentuan UU 32/2004, Kepala daerah dipilih secara langsung oleh rakyat. Tak pelak isupun bergulir mengarah ke  demokratisasi.  Kepemimpinan  Sultan – Pakualam selama ini dipandang tidak demokratis, karena tidak melalui mekanisme pemilihan.

Polemik pembahasan RUUK pun berlarut-larut yang tentu saja juga dibumbui dengan aroma kepentingan pemerintah dan partai politik.  Titik puncak kekesalan warga Yogya muncul ketika SBY dalam pidatonya menyatakan tidak boleh ada monarki di NKRI. Pelbagai skenario alternatif  mekanisme pemilihan pun ditawarkan, namun semuanya buntu ditolak elemen masyartakat Yogyakarta.

Akhirnya tiba-tiba Pemerintah dan Partai Demokrat yang selama ini keukeuh dengan mekanisme pemilihan luluh untuk menyetujui mekanisme penetapan demokratis sebagai jalan tengah. Sultan dan PA ditetapkan sebagai Gubernur dan Wagub melalui mekanisme DPRD setiap lima tahun sekali dengan pelbagai skenarionya. Setidaknya ada tiga factor yang menyebabkan luluhnya Pemerintah Pusat untuk melakukan kompromi dengan masyarakat Jogja, yaitu:  Pertama, Faktor Sabdatama yang dicanangkan Sultan HBX Mei 2012 lalu. Sultan dengan tegas menyatakan bahwa “Sistem pemerintahan yang dipergunakan di Bumi Mataram atau saat ini dikenal dengan Yogyakarta tetap menggunakan tata aturan dan tata pemerintahan milik Mataram. ”Kang kaya dikersaake lan dikeparangake, Mataram ngesuhi Nuswantara, nyengkuyung jejeging negara,nangin tetep ngagem paugeran lan tata keprajane dhewe( Seperti yang diinginkan dan disetujui (oleh leluhur), Mataram bergabung dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia, mendukung berdirinya Indonesia tetapi tetap memegang tata aturan dan tata pemerintahan milik sendiri)”. Sabdatama yang disampaikan Sultan yang hanya berlangsung dua menit tersebut mengandung makna yang sangat dalam dan efektif menyentil Pemerintah Pusat, karena Sabdatama tak sembarang waktu bisa disampaikan dan sangat tergantung pada kegentingan situasi dan kondisi. Kerabat Keraton Yogyakarta Romo Tirun menyatakan, sabda tama terakhir disampaikan HB IX pada 30 Oktober 1945. Dalam amanatnya saat itu,Keraton Yoyakarta dan Kadipaten Pakualaman ditetapkan menjadi satu atau manunggal di Bumi Mataram.

Kedua, Faktor Politik menyongsong Pemilu 2014.  Menjelang pelaksanaan Pemilu 2014, panggung politik pun kian menghangat seiring dengan isu suksesi Capres-Cawapres dan anggota DPR.  Partai Demokrat sebagai partai penguasa yang selama ini mendukung mekanisme pemilihan dalam RUUK DIY dalam posisi terjepit dan potensial menurunkan tingkat popularitasnya. Di samping karena dilanda konflik internal dan ketidaksolidan fungsionaris partai, posisi PD (dan PAN) di DPR yang pro pemilihan dipandang kurang cantik untuk bisa menarik konstituen pemilih di DIY yang senantiasa menjadi barometer politik nasional.  Sementara itu, isu dipinangnya Sultan HB X sebagai salah satu alternatif Cawapres oleh kekuatan politik juga sempat mengkhawatirkan kubu Partai Demokrat, yang mendorong mereka mengubah dukungan atas mekanisme penetapan dalam RUUK tersebut, supaya tidak ketinggalan kereta.

Faktor ketiga adalah momentum waktu habisnya masa bhakti gubernur DIY pada Oktober 2012.  Tak disangkal dalam bargaining politik, momentum target waktu sangat penting.  Partai politik atau Pemerintah biasanya telah memiliki target capaian tertentu untuk waktu tertentu. Dalam konteks RUUK, mungkin saja Pemerintah telah mencanangkan target kompromi ini  tercapai menjelang berakhirnya  masa jabatan perpanjangan Sultan-PA. Namun untuk mencapai target ini diperlukan seknario proses tawar menawar yang alot, dan kemudian seiring dengan target waktu yang diharapkan maka proses bargaining menjadi semakin cair. Jadi tidak perlu heran, kemungkinan besar target Pemerintah yang dicanangkan adalah kompromi mekanisme penetapan melalui DPRD secara berkala.

Tentunya masyarakat Jogja tak boleh terlena oleh capaian kompromi tersebut, mengingat masih ada satu isu krusial yang belum dibahas, yaitu: Masalah Sultan Ground (SG) dan Paku Alam Ground (PAG). Keberadaan tanah SG dan PAG ini masih digantung oleh Pemerintah Pusat dan akan diatur nanti melalui Peraturan Pemerintah. Isu SG dan PAG ini juga sangat menentukan keberlangsungan nasib Kraton dan Pakualaman, karena apabila pengaturannya tidak sesuai dengan mekanisme yang berlangsung selama ini dikhawatirkan tanah kraton akan menyusut (bisa melalui pemilikan atau pewarisan yang tak sesuai paugeran Kraton) sehingga akan bisa lambat laun meruntuhkan eksistensi Kraton seperti yang ada selama ini.@

—————————-

*) Penulis adalah Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan UMY dan  Peneliti pada Jusuf Kalla School of Government UMY