oleh: Dr. Suranto

OPINI KR, 17 Juli 2011. ===>  Kendati hasil resmi Pemilukada DKI Jakarta baru akan  dirilis  KPU pada 20 Juli 2012 mendatang, namun hasil hitung cepat (quick count) yang dilakukan Lembaga Survei Indonesia (LSI), yang prediksinya tak pernah meleset,  menunjukkan hasil yang cukup mengejutkan. Pasangan Jokowi-Ahok ditetapkan menjadi pemenang dalam putaran pertama Pemilukada dengan raihan suara 43%,  disusul oleh pasangan incumbent  Foke-Nara yang banyak diprediksikan kalangan akan mudah memenangkan ternyata hanya memperoleh suara sebesar 34%.  Karena tidak ada pasangan yang meraih lebih dari 50% suara, maka putaran kedua akan dilakukan kemudian.  Kedua pasangan akan betarung lagi dalam putaran kedua yang lebih keras untuk berebut posisi nakoda DKI untuk lima tahun mendatang pada 20 September 2012. Terlepas dari hal itu, ada beberapa lesson learned (pelajaran yang bisa dipetik)  dari pesta demokrasi di ibukota itu. Tulisan ini hendak mengupas beberapa pelajaran terpetik dari pelaksanaan pemilukada DKI tahap pertama tersebut.

Pemilukada DKI memang akan selalu menarik perhatian terkait dengan posisinya yang menjadi ibukota negara dan selalu menjadi trigger dan trend setter bagi daerah lain di Indonesia.  Minilai terdapat  enam  pembelajaran yang bisa dipetik dari perhelatan demokrasi lima tahunan di ibukota ini;  Pertama,  adanya  trend calon kepala daerah dan wakilnya berasal dari Kepala Daerah lain yang masih aktif menjabat sebagai kepala daerah. Dalam Pemilukada DKI, sosok Jokowi dan Alex Nurdin adalah Walikota Solo dan Gubernur yang masih aktif. Memang tidak ada pelanggaran hukum yang dilakukan mengingat belum ada aturan yang mengikat terkait dengan hal itu.  Namun persoalan etika dan kepantasan saja yang kelihatannya dikorbankan. Bagaimanapun kepala daerah yang masih menjabat adalah menjalankan amanah yang diberikan rakyat untuk periode masa jabatan 5 tahun, namun ketika kemudian mencalonkan diri di daerah lain yang lebih “gemuk” maka perosalan etika yang muncul. Apalagi apabila sang calon gagal dalam pemilukada di daerah baru dan kemudian balik lagi sebagai kepala daerah semula, maka masyarakat dan konstituen di daerah asal tentunya akan kecewa.

Kedua, trend memunculkan pemimpin daerah yang berprestasi untuk diangkat di tingkat yang lebih tinggi. Trend ini sangat positif mengingat masyarakat bisa mendapatkan pilihan kandidat kepala daerah yang teruji kinerjanya. Memang sudah semestinya ada semacam pola jenjang karir bahwa kepala daerah yang berprestasi bisa mendapatkan reward untuk jabatan yang lebih tinggi, bukan hanya berasal dari calon yang semata mata mengutamakan sumberdaya baik materi maupun akses saja. Hasil Pemilukada DKI juga menunjukkan bahwa banyak tokoh yg diusung parpol tanpa prestasi yang bisa “dijual” ke masyarakat kandas dengan perolehan suara sangat kecil. Fenomena ini menunjukkan bahwa Parpol dituntut untuk berubah agar tidak hanya sekedar “menjual” kendaraan bagi pasangan calon yang berduit, namun harus melakukan rekrutmen kader atau calon kepala daerah yang terbukti berprestasi. Hal ini penting mengingat indikator sosok sukses hanya bisa dilihat dari kinerja pemerintahan  yang dilakukan yang dipandang masyarakat berhasil. Implikasinya dalam Pemilu 2014 pun, trend seperti ini akan cenderung berhasil mengingat para pemilih sudah semakin kritis.

Ketiga, realiatas bahwa incumbent yang memiliki keuntungan posisi dan akses bisa dikalahkan.  Dalam konteks pemilih DKI, sebagian besar pemilih adalah pemilih rasional yang dalam menentukan pilihannya didasarkan pada pilihan yang secara akal terbaik dan mampu mengatasi problema akut yang dihadapi. Adanya tawaran tokoh baru yang dipopulerkan sebagai tokoh berhasil  memimpin di daerah, akan menjadi solusi yang bisa dipilih. Apalagi di kalangan masyarakat ibukota, kinerja  incumbent dianggap belum optimal dan gagal menepati janji kampanyenya semasa menjabat.

Keempat, permasalahan Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang selalu menjadi bahan gugatan dalam pelaksanaan Pemilu dan Pemilukada. Gejala masih menunjukkan bahwa DPT masih akan menjadi faktor kelemahan pelaksanaan Pemilu dan Pemilukada. Hal ini bersumber dari belum tuntasnya sistem informasi administrasi kependudukan. Penyelenggara Pemilu selama ini selalu kesulitan menyusun DPT karena raw material  data kependudukan yang diserahkan belum matang. Proses pemutakhiran data berdasarkan data awal tadi sering juga belum optimal dilakukan karena pelbagai kendala baik sosial, politis maupun geografis, sehingga DPT yang ditetapkan akan selalu rawan gugatan.  Program e-KTP yang dicanangkan Pemerintah untuk memodernisasi sistem administrasi kependudukan yang dapat diaplikasikan untuk Pemilu 2014  tampaknya masih menghadapi kendala. Dalam konteks Pemilukada DKI,  ditemukan selisih 1,2  jutaan pemilih  antara data pemilih berdasar e-KTP dengan data pemilih hasil pemutakhiran KPU. Selisih data pemilih yang signifikan inilah yang kemudian dijadikan bahan gugatan oleh tim sukses pasangan calon.  Mengingat waktu yang sangat mepet,  sangatlah mungkin permasalahan DPT akan mewarnai pelaksanaan Pemilu 2014 nanti.

Kelima,  adanya tindakan yang cukup tegas dari Dewan Kehormatan terhadap penyelenggara pemilu yang dinilai melanggar aturan. Seperti diberitakan media, Ketua KPU DKI  telah ditegur secara tertulis oleh Dewan Kehormatan, karena tidak bersedia mengubah jumlah  DPT, yang menurut tim sukses pasangan calon dan dibenarkan oleh Dewan Kehormatan, banyak ditemukan nama ganda. Tentunya hal ini  merupakan preseden yang kemungkinan akan terjadi bagi penyelenggara pemilu apabila melakukan kesalahan yang sama terkait dengan DPT.

Terakhir, fenomena Pemilu di DKI Jakarta ini kendati diikuti peserta yang cukup  banyak, dan pelaksanaannya cukup dinamis, namun sampai proses penetapan hasil menunjukkan  kondisi yang kondusif.  Hal ini tak lepas dari tingkat kejenuhan masyarakat dengan dinamika politik yang tak banyak mengubah kehidupan mereka serta sikap acuh tak acuh warga masyarakat kota metropolitan, sehingga sangatlah logis apabila tingkat partisipasi politik masyarakat relatif rendah dan pelaksanaan tidak anarkis.

Itulah beberapa pengalaman terpetik dari pelaksanaan Pemilukada DKI yang sangat mungkin akan terulang pada Pemilu 2014 mendatang. Mari kita tunggu bersama.

Penulis adalah Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan UMY dan Peneliti pada Jusuf Kalla School of Government UMY