Analisis KR, 10-08-2012. ==> Kebijakan Pertamax, oleh: Dr. Suranto

Seiring dengan terlampaunya  kuota BBM bersubsidi yang dicanangkan Pemerintah untuk tahun 2011 ini, Pemerintah telah memutuskan penggunaan bahan bakar Pertamax bagi kendaraan dinas Pemerintah, termasuk TNI dan Polri di kawasan Jawa-Bali mulai 1 Agustus 2012. Kebijakan ini akan diperluas skop wilayah dan obyeknya secara bertahap nantinya.  Terlepas dari tepat tidaknya pilihan kebijakan yang ditempuh, pelaksanaan kebijakan wajib Pertamax bagi kendaraan plat merah ini akan menjadi  trigger  yang sangat berharga. guna memprediksi potensi efektivitas pelaksanaan wajib pertamax dalam skop yang lebih luas baik jangkauan wilayah maupun sasaran kendaraan yang dituju.  Fakta implementasi selama hari pertama menunjukkan masih adanya kendaraan dinas yang mengantri di layanan BBM subsidi. Juga ada fenomena meningkatnya penggunaan Pertamax di beberapa daerah, serta urungnya pengguna mobil dinas mengisi bahan bakar di SPBU (KR, 2 Agustus 2012). Tulisan ini mencoba mengupas  pelaksanaan kebijakan ini dari perspektif policy studies.

Dalam studi kebijakan, dikenal adanya 3 tahapan kebijakan yaitu formulasi kebijakan, implementasi kebijakan dan evaluasi kebijakan. Tahap formulasi merupakan tahap pemilihan kebijakan yang dipandang paling baik dari serangkaian alternative kebijakan yang bisa ditempuh. Sementara tahap implementasi adalah pelaksanaan kebijakan yang telah dipilih. Sedangkan evaluasi kebijakan merupakan tahap penilaian terkait hasil implementasi kebijakan yang diimplementasikan.

Tahap formulasi kebijakan terkait BBM telah memakan waktu yang cukup lama, yang berfokus pada pilihan kebijakan menaikkan harga BBM atau menekan penggunaan BBM bersubsidi. Alternatif kebijakan menaikkan harga BBM menurut pandangan banyak pengamat secara ekonomi sangat feasible dan efektif dilakukan untuk menanggulangi jebolnya subsidi BBM dalam APBN. Namun alternative tersebut dilihat dari kacamata Pemerintah kurang menguntungkan secara social politis, karena  tidak popular dan potensial menimbulkan gejolak dan politisasi yang mengganggu stabilitas Pemerintahan.  Akhirnya, Pemerintah menempuh alternative kebijakan pembatasan konsumsi  BBM subsidi secara bertahap dengan mengalihkan ke BBM non subsidi.

Apabila dicermati sebenarnya ada pertimbangan lain mengapa Pemerintah menempuh kebijakan ini, yaitu ketidakberdayaan melawan tekanan kekuatan kapitalis internasional yang memiliki kepentingan untuk memasuki pasar Indonesia yang sangat besar. Perusahaan asing seperti Shell dan Caltex sangat antusias melakukan penetrasi ke negeri ini, namun terkendala oleh kebijakan subsidi BBM yang membuat posisi mereka kalah bersaing. Dengan diterapkannya kewajiban penggunaan Pertamax di Indonesia, mereka berharap dapat menguasai pasar domestic mengingat harga Pertamax yang fluktuatif tergantung dinamika pasar dan produsen hulunya dikendalikan oleh mereka. Kita bisa bayangkan beberapa tahun mendatang maraknya SPBU asing sebagaimana terlihat dari menjamurnya Alfamart, K-Mart, Indomart dan pasar modern yang telah mengalahkan keberadaan pasar tradisional seperti saat ini.

Selanjutnya dalam konteks implementasi kebijakan kewajiban Pertamax bagi kendaraan dinas ini, ada beberapa faktor determinan keberhasilan implementasi kebijakan, yaitu: Pertama, factor komunikasi yang sudah cukup baik. Hal ini terlihat dari proses transmisi dan kejelasan informasi yang diberikan Pemerintah kepada Pemerintah Daerah dan kepada pengelola SPBU dalam bentuk Surat Edaran yang telah disosialisasikan cukup lama. Sedangkan sosialisasi kepada para pengguna tampaknya masih butuh waktu.

Kedua, aspek sumberdaya, yang meliputi ketersediaan layanan Pertamax di SPBU serta ketercukupan bahan bakar yang menurut versi Pemerintah telah siap dan mencukupi. Kita patut kritis, mungkin klaim Pemerintah itu benar dalam konteks di wilayah perkotaan di Jawa. Realitasnya masih banyak SPBU di wilayah marginal di Jawa (apalagi di luar Jawa) yang belum sepenuhnya dilengkapi fasilitas layanan ini. Patut diduga, kesempatan kekurangan layanan inilah yang akan menjadi entry point bagi masuknya SPBU milik perusahaan asing yang sudah tak sabar memasuki pasar Indonesia.

Ketiga, aspek dukungan masyarakat terhadap kebijakan ini bisa dikategorikan yang paling kompleks dan rumit, mengingat penegakan aturan bisa efektif dijalankan apabila aturan-aturan lainnya juga saling mendukung. Dalam konteks kebijakan pertamax ini, sangat terbuka peluang terjadinya beberapa modus pelanggaran yang mungkin dilakukan, yang akan menghambat efektivitas implementasinya, seperti modus penggantian plat kendaraan sementara untuk bisa mendapatkan BBM bersubsidi, atau membeli BBM dengan kendaraan plat hitam untuk kendaraan plat merah, dan juga bisa membeli eceran BBM di pedagang eceran yang masih belum diatur. Tak bisa dipungkiri, ada peluang beberapa oknum kreatif mengakali kebijakan. Oleh sebab itu sangat diperlukan adanya regulasi yang saling mendukung yang disertai dengan mekanisme penegakannya yang konsisten dan berkelanjutan.

Akhirnya, seiring dengan waktu, mari kita tunggu hasil evaluasi apakah kebijakan ini nanti akan berhasil atau tidak diimplementasikan. Menurut teori, kegagalan sebuah kebijakan bisa disebabkan oleh tiga hal, yaitu: Bad policy (substansi kebijakannya yang buruk), Bad formulation (Proses perumusannya yang buruk) atau Bad luck (Nasibnya saja yang buruk). Secara ideal kebijakan yang baik adalah kebijakan yang pro pada kepetingan masyarakat luas bukan pada kepentingan kapitalis asing.

Penulis adalah Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan UMY dan Peneliti pada JKSG UMY