15 Sep 2012 ===> Oleh. Dr. Suranto

Saat ini masyarakat DIY tengah menikmati masa honeymoon terkait dengan telah disahkannya UU Keistimewaan DIY pada 30 Agustus 2012 lalu, setelah melalui perjalanan panjang lebih dari 9 tahun. Tentunya kita patut bersyukur karena eksistensi DIY yang banyak berjasa bagi NKRI telah mendapatkan apresiasi besar dari negara. Namun tentunya UUK ini bukanlah tujuan akhir, melainkan merupakan langkah awal dari perjalanan panjang untuk mewujudkan masyarakat DIY yang demokratis, sejahtera dan berbudaya. Tulisan ini mencoba untuk membahas seputar agenda yang harus dilakukan dalam rangka implementasi UUK ke depan.

Sebagai sebuah produk politik, tentunya UUK sarat dengan kepentingan baik dari Pemerintah, Partai politik maupun kelompok kepentingan lain. Oleh sebab itu dalam implementasinya juga tak akan lepas dari dinamika itu. Jika kita cermati seksama, dalam pertarungan pengesahan UUK ini yang meraih keuntungan politis jangka pendek adalah Pemerintah (Partai Demokrat), yaitu dengan memainkan kartu truf Sultan dan Paku Alam tidak boleh menjadi anggota parpol untuk dapat ditetapkan sebagai cagub dan cawagub, dengan memanfaatkan detik-detik injury time masa berakhirnya jabatan kepala daerah di DIY, di samping menjadi partai terakhir yang mendukung mekansime penetapan sehingga seolah menjadi faktor penentu. Konsekuensinya, tak menutup kemungkinan, implementasi penjabaran kewenangan urusan keistimewaan dan juga nasib dana keistimewaan pun akan menjadi ajang politisasi para aktor politik dan kelompok kepentingan menjelang Pemilu 2014.

Telepas dari dimensi politis tesebut, setidaknya ada enam agenda baik jangka pendek maupun jangka panjang yang harus ditempuh. Pertama, perlu segera dirumuskan mekanisme suksesi baku (paugeran) di lingkungan internal Kraton Kasultanan dan Pakualaman yang terbuka bagi masyarakat. Hal ini tak lepas dari kuatnya potensi konflik intenal dalam memperebutkan tahta kraton yang secara legal otomatis menduduki jabatan gubernur dan wagub. Contoh aktualnya adalah munculnya konflik antara KPH Anglingkusumo dengan KPH Ambarkusumo yang berebut posisi sah Sri Pakualam IX

Kedua, perlu segera dibentuk suatu Badan atau lembaga (bukan sekedar tim asistensi) yang bertugas mengawal dan mengoperasionalkan serta mensosialisasikan urusan keistimewaan DIY yang masih sangat general dan substansinya belum banyak dipahami oleh khalayak. Publik sangat berharap bahwa kelima urusan keistimewaan yang meliputi tata cara penetapan gubernur dan wagub, kelembagaan, kebudayaan, pertanahan dan tata ruang, dapat diimplementasikan yang berujung pada kemaslahatan bersama masyarakat DIY. Terkait pembentukan badan ini,  ketersediaan SDM bukan menjadi masalah mengingat banyak pakar, sejarawan dan budayawan di DIY yang bisa dilibatkan dalam lembaga strategis ini.

Ketiga, perlu dirumuskan kekhasan pengelolaan tata ruang di wilayah DIY baik secara tangible maupun intangible. Secara tangible, perlu dirumuskan kebijakan pengaturan bentuk bangunan yang menunjukkan kekhasan bangunan DIY yang membedakannya dengan Jawa Tengah sekalipun. Sehingga ketika orang memasuki wilayah DIY sudah bisa merasakan secara fisik, sebagaimana kita memasuki provinsi Bali yang sangat khas itu. Sedangkan secara intangible, model tata ruang dengan patron filosofi tertentu juga perlu dipertahankan dan disosialiisasikan.

Keempat, perlu dilakukan upaya revitalisasi nilai-nilai sosial dan kearifan lokal masyarakat DIY yang kini mulai pudar tergerus arus globalisasi.  Nilai nilai luhur seperti menang tanpa ngasorake, nglurug tanpa bolo, sugih tanpo bondho perlu direvitalisasi sekaligus dioperasionalisasikan. Kalangan generasi 1960-an dan sebelumnya tentunya masih ingat kebiasaan peduli pada orang lain dalam bentuk penyediaan air minum dalam kendi di depan rumah bagi orang lain yang kehausan. Juga penyediaan tempat duduk di halaman yang bisa  digunakan orang yang kelelahan dalam perjalanan. Hal ini menunjukkan nilai kesetiakawanan dan manifestasi dari nilai sugih tanpo bondho (kaya meski tak memiliki harta). Dan masih banyak contoh yang bisa digali.

Kelima, dalam hal pengelolaan tanah SG dan PA, perlu segera dilakukan inventarisasi guna mendapatkan kejelasan status tanah yang ada di DIY. Penetapan kraton sebagai subyek hukum, tentunya bisa dimaknai sebagai kejelasan status pemilikan tanah dan penggunaannya. Namun substansi utamanya adalah bahwa perubahan kebijakan pertanahan ini diharapkan tidak merugikan masyarakat yang selama ini menggunakan tanah kraton ini.

Terakhir, terkait dana keistimewaan, sebaiknya perlu dirumuskan terlebih dahulu program dan kegiatan yang merupakan penjabaran dari urusan-urusan keistimewaan yang diserahkan kepada DIY, sehingga formula anggaran yang diajukan akan sangat rasional dan sesuai kebutuhan sehingga Pemerintah Pusat tak punya alasan untuk menolak. Mari kita tunggu bersama.

—————–

Penulis : Dr. Suranto

Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan UMY, dan Peneliti pada JK School of Government UMY.