Analisis KR (09/10/2012) — Berita paling mutakhir terkait dengan  implementasi UUK DIY adalah isu diundurkannya tanggal pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur DIY yang semula dijadwalkan pada 9 Oktober berbarengan dengan akhir masa masa jabatan, menjadi tanggal 10 Oktober 2012. Sementara itu, tempat pelantikannya pun juga dipindah dari semula di Siti Hinggil Keraton Kasultanan ke Istana Negara Gedung Agung Yogyakarta.  Bahkan, diberitakan juga bahwa yang akan melantik  secara langsung nanti akan dilakukan oleh Presiden SBY sendiri, tidak diwakili oleh Mendagri sebagaimana halnya pelantikan Kepala Daerah-Kepala Daerah lain. Ada beberapa alasan formal yang disoundingkan oleh Pemerintah terkait dengan perubahan itu, namun perubahan yang direlease serba mendadak ini tentunya memunculkan tanda tanya, mengingat Pemprov DIY sudah mengagendakan cukup lama serta sering berkomunikasi dengan Pusat. Lantas ada apa gerangan dengan serangkaian perubahan mendadak itu? Tulisan ini  mencoba untuk mengupasnya dari perspektif politis.

Dalam sebuah Negara modern, hubungan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah sangat dinamis. Sejak era reformasi, kewenangan Pemerintah Pusat yang sangat kuat selama era Orba harus dipangkas seiring diimplementasikannya UU 32/2004 yang menekankan pemberian kewenangan kepada Daerah tersebut.  Posisi Pem Pusat yang melemah vis a vis Daerah tersebut memunculkan kekhawatiran adanya daerah yang susah diatur yang potensial memunculkan gerakan separatism. Fakta empiris selanjutnya menunjukkan bahwa dengan tuntutan beberapa Daerah yang sangat kuat inilah, akhirnya muncul UU Otonomi Khusus dan UU Nangroe Aceh Darussalam, dan UU Keistimewaan DIY, yang mengindikasikan berkurangnya superioritas Pemerintah Pusat atas Daerah dibandingkan pada masa kejayaan Orde Baru dulu.

Oleh sebab itu sangatlah masuk akal apabila Pemerintah Pusat mesti berupaya menunjukkan eksistensi dan otoritasnya kepada daerah, jika tidak akan dianggap tak berwibawa lagi. Dalam konteks perubahan waktu, tempat pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur DIY ini, tentunya bisa dianalisis dalam perspektif tersebut.  Apalagi masih teringat dengan jelas, pada saat panas-panasnya pembahasan RUUK kala itu, SBY sempat menyatakan tidak boleh ada monarki di Negara Indonesia, yang jelas menyentil posisi Kraton. Namun karena opini public dan tuntutan politis yang sangat kuat mendukung posisi DIY, maka Pemerintah akhirnya mengesahkan RUUK tersebut setelah memakan waktu 9 tahun.

Isu kebijakan untuk mengubah jadwal pelantikan tersebut sangat beraroma politis-simbolik. Adapun message (pesan utama) yang disampaikan adalah: Pertama, terkait dengan kebijakan pengunduran waktu, Pusat ingin menunjukkan bahwa Jakarta masih lebih powerful untuk “mengatur” DIY,  atau dengan kata lain “OJO DUMEH  Istimewa terus melupakan Jakarta” seiring dengan  uphoria keistimewaan akhir-akhir ini.

Kedua,  kebijakan pemindahan lokasi atau tempat pelantikan dari Kraton ke gedung agung juga mengandung pesan serupa. Pelantikan di Gedung Agung akan mendudukkan posisi DIY (baca: Kraton) di bawah kekuasaan Pemerintah Pusat lebih mewakili Jakarta daripada Jogja, dibandingkan jika pelantikan dilakukan di Kraton yang secara tersirat akan menunjukkan pelantikan Kepala daerah sama dengan penobatan Sultan, sehingga Pemerintah Pusat terlihat kalah dari Kraton (Daerah). Apalagi pelantikan akan dilakukan oleh Presiden sendiri. Jika pelantikan dilakukan di Istana Negara Gedung Agung jelas lebih masuk akal daripada di Kraton.

Ketiga, Pelantikan Kepala Daerah akan dilakukan oleh Presiden SBY secara langsung dan tidak diwakilkan Mendagri, menunjukkan bahwa eksistensi Gubernur dan Wakil Gubernur DIY itu di bawah otoritas Presiden sebagai Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan.  Di samping itu, peristiwa ini adalah momentum pertama terkait dengan Keistimewaan DIY, barangkali Presiden ingin dicatat sebagai tokoh pertama yang melantik Gubernur/Wagub DIY versi penetapan yang pasti akan tercatat dalam sejarah bangsa.

Di samping itu, tentu juga ada motif politis mengingat Pemilu 2014 sudah mendekat. Pesan politis yang ingin disampaikan adalah bahwa Pemerintah (baca: Partai Demokrat) telah berhasil menundukkan eksistensi Partai Golkar di DIY, yang telah lama menjadi basis seiring dengan posisi Sultan yang direkrut menjadi tokoh utama. Apalagi sebelum adanya kesepakatan pengesahan UUK, Ketua Umum Partai Golkar, Aburizal Bakrie sangat gencar melakukan pendekatan dengan Sultan HB X untuk bersedia menjadi cawapres pada kontestasi Pilpres 2014.

Terakhir,  ada masalah administrative politis yang akan muncul terkait dengan pengunduran jadwal pelantikan ini sebagaimana dilansir Tim Pendukung Keistimewaan yang khawatir akan terjadi gejolak  mengingat akan ada satu hari “kekosongan pemerintahan”. Namun saya kira hal ini tidak perlu disikapi berlebihan, karena dalam konteks DIY posisi Sultan HB X dan PA VIII sudah sangat legitimate, sehingga tidak ada yang berani “membuat kekacauan di Jogja”.  Lebih baik kita sikapi fenomena ini sebagai  upaya mengakomodasi kepentingan politis simbolik Pemerintah Pusat atas posisi DIY. gitu aja kok repot… @@@@

Penulis adalah  Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan UMY dan Peneliti pada JK School of Government UMY