Analisis KR (30/10/2012) ===> Pemerintah Pusat telah mengalokasikan anggaran untuk pelaksanaan UU No.13/2012 tentang Keistimewaan DIY yang jumlah nominalnya “hanya” Rp. 500 M, jauh dari total besaran rancangan yang diajukan Pemerintah DIY yaitu sebesar Rp.1,2 Triliun. Apabila dikomparasikan dengan daerah-daerah otonomi khusus lainnya, maka besaran Dana Keistimewaan DIY adalah yang terkecil. Seperti diketahui, Dana Otonomi khusus bagi Aceh tahun 2013 mencapai Rp. 6,1 T, sedangkan Papua memperoleh Rp.4,2 T serta Papua Barat yang mendapatkan Rp. 1,4 T. Hal ini tentunya harus dimaklumi mengingat di samping penentuan porsi dana yang berasal dari APBN ini dibuat jauh hari sebelum pengesahan UUK, grand designnya belum terinci, sehingga proposal yang diajukan DIY sebelumnya tidak berpengaruh terhadap besaran anggaran yang telah diploting Pemerintah. Terlepas dari hal itu, sebenarnya ada beberapa isu urgen untuk dibahas, yaitu isu alokasi, mekanisme, akuntabilitas penggunaan dana keistimewaan serta manfaat langsung bagi masyarakat. Tulisan ini mencoba untuk menyoroti seputar isu-isu tersebut.

Dalam mekanisme hubungan kekuasaan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah di dalam koridor negara kesatuan, dikenal adanya hubungan kewenangan dan hubungan keuangan yang menyertainya. Sebagai konsekuensi dari implementasi kebijakan desentralisasi asimetris, Daerah yang berstatus khusus/istimewa mendapatkan jatah beberapa kewenangan tambahan beserta sumber pendanaannya sesuai dengan landasan hukum yang menyertainya.  Dalam konteks DIY, UU No. 13/2012 telah memberikan lima kewenangan tambahan di luar kewenangan standard, yang terdiri dari kewenangan pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur, kelembagaan, kebudayaan, tata ruang dan pertanahan..

Apabila dilihat sepintas, terlihat bahwa kelima kewenangan keistimewaan DIY yang melekat pada level Pemerintah Propinsi tersebut tidak banyak “menyentuh” langsung isu-isu krusial masyarakat.  Tentunya hal ini tentunya akan menjadi pekerjaan rumah bagi para pakar penyusun grand desain keistimewaan DIY, agar kelima urusan keistimewaan beserta pendanaan langsung dari Pusat tersebut  dapat diperinci dengan jelas serta membawa kemaslahatan besar bagi khalayak umum. Hal ini sangatlah logis mengingat muara utama dari segala bentuk dan jenis pemerintahan adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Secara umum, fungsi pemerintahan mencakup tiga hal, yaitu pengaturan, pelayanan dan pemberdayaan.  Fungsi pengaturan atau regulasi terkait dengan upaya penegakan hukum dan aturan yang harus dipatuhi masyarakat demi kepentingan bersama. Apabila dikaitkan dengan kelima kewenangan keistimewaan DIY, maka kewenangan pelantikan Kepala Daerah, Tata ruang dan Pertanahan termasuk di dalamnya.

Dibandingkan dengan empat kewenangan lainnya, kewenangan pelantikan Gubernur/Wakil Gubernur, kendati merupakan substansi utama materi UUK, namun mengingat skop pelaksanaan urusan ini lebih bersifat terbatas, berdurasi pendek dan tak berimbas langsung pada isu kesejahteraan masyarakat, maka mestinya mendapat porsi terkecil dari total alokasi dana keistimewaan.

Sementara itu, pelaksanaan urusan Tata Ruang yang termasuk ranah fungsi pengaturan, hendaknya berfokus pada perencanaan tata ruang dan lingkungan yang inovatif berbeda dengan provinsi lain, yang mengutamakan kenyamanan hidup dan kelestarian lingkungan, seperti implementasi Ruang Terbuka Hijau ideal, penataan ruang yang ramah lingkungan dan berakar pada budaya, fasilitas tata ruang yang ramah gender dan kaum difabel. Porsi dana keistimewaan yang dialokasikan untuk kewenangan ini tentu lebih besar dari porsi kewenangan pertama.

Sedangkan dalam hal kewenangan bidang pertanahan, yang juga merupakan bagian dari fungsi pengaturan, seiring dengan adanya kejelasan subyek hukum atas tanah SG dan PA di DIY hendaknya Pemerintah DIY tidak membuat kebijakan pertanahan yang akan memunculkan kekhawatiran warga masyarakat yang selama ini menggunakannya. Mestinya, justru dengan implementasi UUK ini, Pemerintah DIY dapat menginventarisasi asset tanah SG dan PA untuk bisa melayani masyarakat selaku penggunanya dengan lebih jelas dan lebih baik. Isu rencana revitalisasi jagang (parit di sekeliling beteng Kraton) yang sempat dikhawatirkan para penduduk magersari, hendaknya perlu disikapi dengan bijaksana dan mengutamakan kepentingan warga. Pihak Kraton tentunya sangat bijaksana dan tidak akan semena-mena menggusur warganya tanpa memberikan solusi yang bijak. Itulah istimewanya DIY.

Selanjutnya, porsi yang lebih besar dari dana keistimewaan hendaknya dialokasikan untuk kewenangan yang bersentuhan langsung dengan peningkatan kualitas pelayanan publik. Kewenangan yang terkait dengan fungsi pelayanan ini adalah kewenangan kelembagaan. Dengan adanya kewenangan ini, Pemerintah DIY berwenang menata kelembagaan sesuai dengan kebutuhan riil daerah, yang muara akhirnya adalah efektivitas dan efisiensi layanan publik. Harus dicatat bahwa kebijakan penataan kelembagaan nantinya jangan hanya terpancang pada mekanisme formal guna mengadopsi pengarusutamaan kultur semata, namun harus lebih berorientasi pada peningkatan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik, yang akan menjadi penanda keistimewaan Jogja.

Terakhir, kewenangan yang terkait dengan fungsi pemberdayaan dari Pemerintahan adalah kewenangan kebudayaan. Tentunya Pemerintah DIY akan mengartikan konsep kebudayaan di sini adalah kebudayaan dalam arti luas, yang mencakup makna kebudayaan yang berorientasi  mensejahterakan masyarakat secara lahir dan batin. Kesejahteraan lahiriyah terkait dengan kesejahteraan fisik, sedangkan kesejahteraan batiniyah terkait dengan rasa aman dan nyaman warga mendapat pengayoman Pemerintah DIY. Tentunya urusan ini harus mendapat porsi dana yang cukup besar mengingat strategisnya peran Pemerintah DIY.

Sementara itu, terkait dengan isu akuntabilitas penggunaan dana keistimewaan, maka perlu dilakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait eksistensi, mekanisme dan proses pertanggungjawaban anggarannya, mengingat masyarakat jogja termasuk kategori masyarakat yang berpendidikan sangat baik dan kritis.

Akhirnya mesti disadari bahwa dana kestimewaan yang akan diterima saat ini merupakan sebuah test case bagi DIY, apakah dana yang diberikan bisa dikelola efektif sesuai peruntukannya serta berimbas pada peningkatan kesejahtaeraan masyarakat atau tidak. Keberhasilan pengelolaan dana keistimewaan ini, bisa menjadi alat bargaining yang strategis guna  meminta jatah lebih banyak pada tahun-tahun berikutnya.

 

Penulis adalah Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan UMY dan Peneliti pada JK School of Government UMY.