ADA upaya ambisius Pemerintah untuk merevisi UU 32/2004, tentang Pemerintah Daerah melalui paket RUU yang terdiri atas RUU Pemerintahan Daerah, RUU Pemerintahan Desa dan RUU Pemilukada.  Salah satu RUU yang segera dibahas Pemerintah bersama DPR adalah RUU Pemerintahan Daerah, yang banyak mendapat sorotan publik menjadi perdebatan hangat. Isu resentralisasi sangat kentara dalam format naskah akademik yang diajukan eksekutif.

Ada tiga isu utama. Pertama,  kembalinya pola pemilihan gubernur oleh DPRD Propinsi tidak melalui pemilihan secara langsung. Adapun alasan Pemerintah mengupayakan perubahan ini adalah untuk menekan biaya penyelenggaraan Pilgub yang sangat besar; Posisi Gubernur yang tidak hanya menjalankan fungsi desentralisasi (sebagai Kepala Daerah otonom), namun juga menjalankan fungsi dekonsentrasi (sebagai kepanjangan tangan Pemerintah Pusat). Sehingga Pemerintah Pusat ‘berhak’ ikut menjadi penentunya. Realitas posisi Gubernur yang sering ‘diacuhkan’ oleh Bupati/Walikota yang bersikap sebagai ‘raja-raja kecil’ dalam menjalankan fungsi koordinatifnya.

Kedua, isu pemilihan Wakil Kepala Daerah yang berasal dari birokrasi aktif (PNS) dan tidak dipilih secara satu paket dengan Kepala Daerah. Alasan Pemerintah  bahwa berdasarkan realitas politik yang terjadi, lebih dari separuh pasangan Kepala Daerah-Wakil Kepala Daerah yang memenangkan Pemilukada pecah kongsi di tengah jalan semasa menjalankan fungsi kepemimpinannya. Pasangan Kepala-Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang diusung oleh Koalisi Parpol dipandang menjadi biang sering terjadinya pecah kongsi tersebut, sehingga dipandang perlu untuk memilih Wakil Kepala Daerah dari lingkungan birokrasi yang prosesnya ditunjuk langsung oleh Kepala Daerah terpilih.

Ketiga, pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian jabatan Sekretaris Daerah ada pada tangan Pemerintah Daerah yang lebih atas. Sekretaris Daerah Propinsi / Sekretaris Gubernur diangkat oleh Presiden, sedangkan Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota oleh Gubernur sebagai kepanjangan tangan Pemerintah Pusat.

Pertanyaannya? Apakah dengan pengaturan  materi terkait dengan tiga isu utama tersebut akan dapat memecahkan masalah yang ada?  Tidak bisa terlalu optimis  menjawabnya. Ada beberapa alasan untuk meragukannya. Pandangan Pemerintah di atas masih mendapat tantangan keras dari politisi Senayan. Terkait dengan isu pertama, kalangan politisi dan sebagian akademisi memandang bahwa pemilihan Gubernur oleh DPRD Propinsi akan mengurangi legitimasi Gubernur terpilih di mata masyarakat dan Bupati/Walikota yang dipilih secara langsung. Di samping itu, tujuan pemberantasan ‘money politics’ juga akan kurang efektif, karena dikhawatirkan ‘money politics’ akan terjadi di lingkup yang lebih sempit yaitu DPRD, sehingga cost yang dialokasikan hanya berubah dari masyarakat pemilih ke anggota DPRD sebagai penentu terpilihnya Gubernur.

kedua, ide itu banyak diragukan mulus, mengingat ada kelemahan substansial yang sulit ditutupi. Yaitu seandainya posisi Wakil Kepala Daerah tidak dipilih tetapi ditunjuk dari kalangan birokrat, maka akan muncul persoalan ketika Wakil Kepala Daerah yang bukan jabatan politik terpaksa menggantikan Kepala Daerahnya yang berhalangan tetap. Bisa dibayangkan betapa repotnya sang Wakil Kepala Daerah ini menghadapi legislatif yang sangat kental kepentingan politisnya.

Isu ketiga, pengangkatan jabatan Sekretaris Daerah oleh Pemerintah yang lebih atas, akan berdampak pada di satu sisi Pemerintah bisa mengendalikan Pemerintah daerah dengan ‘mengebiri’ kewenangan daerah yang sempat mengalami eforia. Tapi di sisi lain pemberian kewenangan strategis mengangkat pejabat Sekda bagi Pemerintah lebih tinggi itu tersebut akan menumbuhsuburkan praktek KKN.

Dengan demikian bisa diprediksikan bahwa pembahasan RUU Pemerintahan Daerah ini masih harus melalui jalan panjang dan berliku.  Sebenarnya sumber masalah yang terjadi terletak pada dua hal, yaitu: Pertama, Belum adanya grand design arah pengelolaan pemerintahan daerah. Ini menyebabkan proses  legislasi di bidang tersebut tidak pernah bisa dilakukan secara komprehensif dan bervisi ke depan. Proses legislasi senantiasa bersifat tambal sulam dan  reaksioner untuk memecahkan masalah jangka pendek, sehingga dikhawatirkan produk legislasinya pun tak akan bertahan lama.

Kedua, pengembangan demokrasi yang sangat instan, sehingga pemahaman pelaku-pelaku politik dan masyarakat tentang kekuasaan masih sebatas sebagai tujuan, bukan sebagai alat. Ketika kekuasaan masih dipandang sebagai tujuan, maka segala upaya dilakukan oleh orang yang berambisi mendapatkannya kendati dengan cara-cara yang kurang etis dan melanggar aturan hukum. Tak ayal, kekurangpahaman ini selanjutnya memunculkan anomali politik, yaitu peristiwa atau realitas politik yang semestinya tidak akan pernah terjadi di negara demokrasi maju, dapat terjadi di Indonesia karena upaya mendapatkan kekuasaan dengan menggunakan pelbagai cara dan strategi yang tidak masuk dalam ‘akal’ pelaku politik di negara-negara demokrasi maju.

Dr Suranto

(Penulis  Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan UMY dan Peneliti pada JKSG UMY)